POJOKMANADO.ID – Bank Indonesia Sulawesi Utara terus mengintensifkan kolaborasi dalam mengendalikan inflasi serta memperluas digitalisasi di wilayah tersebut.
Pada Kamis (7/3), BI Sulut menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Bolmong Raya dan Kota Kotamobagu, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.
Dengan tema “Sinergi Penguatan Ketahanan Pangan Strategis dan Akselerasi Transaksi Digital Pemerintah Daerah”, HLM ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko dalam sambutannya menegaskan komitmen BI dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi ekonomi masyarakat.
“Sehingga pada akhirnya apa yang kita semua lakukan dan kerjakan dapat mendorong perekonomian daerah yang lebih baik lagi,” kata Andry.
Andry juga menyampaikan pentingnya aspek 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.
Selain itu, Andry juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi APBD dan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di tingkat desa.
“HLM ini menjadi wadah bagi TPID dan TP2DD se-Bolmong Raya dan Kotamobagu untuk memaparkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Andry.
“Sinergi antara BI Sulut dan Pemda menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan, dengan fokus pada pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi masyaraka,” pungkas Andry.
Pantauan media ini, para kepala daerah, sekretaris, dan asisten II juga turut menyampaikan pandangan dan komitmen terhadap upaya pengendalian inflasi dan digitalisasi di daerah masing-masing.
Kerjasama antar daerah (KAD) ditandatangani, dan dilakukan penyerahan secara simbolis Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu, Digital Farming, Hilirisasi, Program Bimbingan Intensif Petani Unggulan Bank Indonesia, serta implementasi pembayaran menggunakan QRIS di beberapa tempat.
Hadir juga perwakilan dari instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BSG dari masing-masing kabupaten/kota, BNI dari Kotamobagu, kelompok tani, serta pelaku usaha.(cil)
