POJOKMANADO— Seharusnya ini menjadi situasi tenang karena 2 hari lagi akan ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Namun, dugaan pelanggaran satu persatu terkuak di depan publik yang diduga ada arahan untuk memenangkan calon-calon tertentu.
Dugaan adanya intimidasi serta praktik politik uang di kalangan pejabat setempat menjadi sorotan masyarakat.
Salah satu pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan terlibat dalam tindakan politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.
Salah satu kejadian yang mencuat diduga melibatkan Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis (DJP), yang disebut-sebut memberikan tekanan kepada warga untuk mendukung Paslon 02.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa DJP, bersama beberapa kepala desa (Kapitalau), mengarahkan warga untuk memilih Paslon 02 melalui komunikasi di grup WhatsApp “Rumah Bersama Siau”.
Warga yang tidak mendukung Paslon tersebut bakal dilaporkan dan diancam akan kehilangan hak atas bantuan sosial (Bansos).
Lebih lanjut, dugaan praktik politik uang juga terungkap di Kampung Bawo, Kecamatan Tagulandang Utara.
Kepala Kampung Bawo, Hilda Dawid, diduga memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada seorang warga, Reiksel Hari (18), dengan tujuan agar memilih Paslon 02.
Rekaman video yang menunjukkan peristiwa ini viral di media sosial pada Senin (25/11/2024), menambah daftar dugaan pelanggaran yang terjadi menjelang Pilkada.
Praktik intimidasi dan politik uang oleh pejabat desa, termasuk kepala kampung dan perangkat desa lainnya, mendapat kecaman dari masyarakat.
Mantan politisi Partai Golkar, Lorens Rawung, menyatakan keprihatinannya terkait praktik politik uang yang terjadi di Sitaro, khususnya pada masa tenang Pilkada.
“Sitaro seharusnya menjadi daerah yang hebat, bukan ladang bagi oknum-oknum tertentu, termasuk kepala kampung, yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik mereka. Kami berharap segala bentuk politik uang ini dapat dihentikan dengan tegas demi keadilan dan kemajuan negara,” ungkap Rawung.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis, memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp.
Ia menyatakan bahwa segala peristiwa yang beredar di media sosial merupakan bagian dari dinamika Pilkada, dan mengingat situasi saat ini, informasi tersebut diviralkan tanpa klarifikasi lebih lanjut.
“Itu semua karena situasi Pilkada. Jadi semua diviralkan, dimaklumi momen sekarang semua tanpa klarifikasi sudah langsung diviralkan,” ujarnya.
Tindakan intimidasi dan politik uang yang mencuat menjelang Pilkada ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan netralitas dalam proses pemilihan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera menindak tegas setiap pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada di Sitaro.
(***)
