POJOKMANADO— Entah sampai kapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud bisa merasakan kenikmatan sehari full untuk menikmati listrik.
Pemerintahan yang sudah terganti beberapa kali terkesan tidak mampu menangani masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Hal itupun mendapat atensi besar dari salah satu tokoh Muda Talaud yakni Devit Bee yang juga Anggota DPRD Kabupaten Talaud.
“22 tahun kabupaten talaud berotonom, masyarakat belum menikmati listrik yang layak. pemadaman listrik kuranglebih 8-12 jam/hari menjadi tragedi sampai hari ini. Kematiannya seolah-olah jadi misteri yang sulit dipecahkan, ada apa?,” Tulus Bee dalam akun sosialnya.
Ketua Fraksi DPRD Golkar Talaud ini menambahkan bahwa listrik saat ini adalah kebutuhan masyarakat yang mendasar sehingga sangat bergantung.
“Listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat, kebergantungan terhadap listrik sangat tinggi. Tidak sedikit kerugian yang masyarakat alami selama bertahun-tahun, terganggunya aktifitas rumah tangga, aktivitas usaha-usaha kecil, aktifitas para nelayan, aktivitas perkatoran, belum lagi kerugian dari kerusakan barang-barang eletronik masyarakat,”tambahnya.
“Banyak investor yang melirik peluang investasi di kabupaten talaud, mundur karena salah satunya persoalan listrik, bahkan adapun yang sudah menjalankan investasi di talaud hari ini terhenti dan tidak lagi beroperasi karena persoalan listrik. Daerah dirugikan, masyarakat dirugikan, Siapa yang bertanggungjawab?,”tegas sekertaris Komisi II DPRD Talaud ini.
Menurtnya, perjuangan para pendahulu wakil rakyat seakan tidak digubris oleh Pihak PLN.
“Pemadaman listrik berkepanjangan dikabupaten talaud merupakan persoalan yang sangat serius, perjuangan para wakil rakyat periode sebelum seakan-akan tidak dihiraukan. Cacian makian berkumandang disetiap sudut kampung, mewarnai setiap beranda sosial media menuntut kebijakan pelayanan yang baik dari PLN. Bahkan spontanitas masyarakat sampai pada perusakan barang dan bangunan milik PLN beberapakali pernah terjadi,”imbuhnya lagi.
Seakan PLB ULP Kabupaten Talaud terkesan lalai dan tidak mampu mengatasi masalah tersebut.
“Pelayanan buruk PLN ULP di kabupaten talaud merusak citra dan nama baik pemerintah dan kami yang baru terpilih merasakan warisan dan citra buruk akibat dari ketidakmampuan menejemen operasi dan distribisi energi dari ULP PLN di Kab. Talaud. Keterangan PLN ULP dikabupaten talaud menunjukan kelalaian dan ketidakmampuan pengelolaan,”tuturnya.
Adapun catatan dari wakil Ketua KNPI Sulut ini meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang sebagai putra Sulawesi Utara, menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk dapat meninjau kembali kepemimpinan PLN Suluttenggo.
“Kami meduga ada peyimpangan yang terjadi secara masif di tubuh PLN Regional SulutTenggo dan PT. Nusa Daya anak perusahaan PLN oleh karena itu sebagai wakil rakyat perbatasan kabupaten talaud bagian dari NKRI kami meminta dan bermohon kepada Pak Jendral Purn Presiden Prabowo Subianto sebagai Putera SULUT, Pak Mentri ESDM Bahlil Lahadalia , dan Pak Mentri BUMN Erick Thohir , bahwa:
1.Buatkan lembaga independen untuk audit secara menyeluruh PLN regional SULUTTENGGO terkhusus kabupaten kepulauan talaud dan PT. NUSA DAYA anak perusahaan PLN.
2. Copot GM regional SulutTenggo yang duga tidak mampu mendistribusi energi listrik dengan baik dan secara adil ke kabupaten kepulauan talaud.
3. Copot Manejer PLN UP3 Tahuna yang kami duga gagal menjalankan operasional pelayanan dengan baik.
4. Copot kepala PLN ULP melonguanne, PLN ULP Lirung dan PLN ULP Beo.
5. Naikan status PLN ULP menjadi PLN UP3 dikabupaten kepulauan talaud.
6. Kami meminta mesin tambahan baru dipercepat dan ditambah dengan mesin alternatif/cadangan yang baru.
7.Kami meminta ganti rugi dan kompensasi ke seluruh masyarakat kabupaten talaud yang terdampak oleh pemadaman listrik berkepanjangan selama bertahun-tahun.
(***)
