POJOKMANADO.ID – Bank Indonesia (BI) mengadakan acara Capacity Building dan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di kantor BI Sulawesi Utara pada Rabu (31/1/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Andry Prasmuko, memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga.
Prasmuko juga mengumumkan beberapa penghargaan yang diterima oleh TPID di Sulawesi Utara untuk tahun 2023.
Meskipun demikian, Prasmuko menekankan pentingnya kewaspadaan di tahun 2024 mengingat adanya beberapa risiko yang perlu diwaspadai, “seperti kenaikan harga pakan ternak ayam dan penurunan pasokan bawang merah,” kata Prasmuko.
Untuk mengatasi risiko tersebut, Prasmuko menyampaikan pentingnya capacity building dan rapat koordinasi ini sebagai langkah mitigasi.
“TPID Sulut perlu memperkuat program pengendalian inflasi melalui berbagai strategi, termasuk menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan harga terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
“Selain itu, evaluasi atas program pengendalian inflasi di tahun 2023 juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut,” sambungnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi ruang diskusi yang baik dalam menyusun laporan TPID yang berharga untuk implementasi program pengendalian inflasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengatakan, meskipun laju inflasi di Sulut pada tahun 2023 terkendali dan bahkan lebih rendah dari inflasi nasional.
“Namun tetap waspada pada tahun ini,” kata Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw juga menekankan empat pilar dalam menekan inflasi, yakni menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok dengan harga stabil, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya insentif fiskal untuk pengendalian inflasi, serta perlunya sosialisasi lintas nomenklatur. “Agar semua pihak terlibat dalam upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.
Kandouw juga mengajukan penggunaan dana desa sebagai salah satu cara untuk mengendalikan inflasi, dengan harapan agar persentase penggunaan dana desa meningkat dari 2 persen menjadi minimal 5 persen.(cil)
